Anggaran Desa Bertambah 10 Persen Dari APBD TA. 2019

INDONESIASATU.CO.ID:

MAMUJU TENGAH -Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tingkat Kecamatan merupakan wadah sekaligus proses perencanaan pembangunan dari bawah.

Olehnya itu, usulan program harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni saat membuka Musrenbang Kecamatan Tobadak, Rabu (13/3/2019).

Diketahui bahwa, Kecamatan Tobadak merupakan kecamatan terakhir yang melaksanakan Musrenbang, setelah sebelumnya Kecamatan Karossa, Topoyo, Pangale dan Kecamatam Budong-budong kab. Mamuju tengah Sulawesi barat.

Musrenbang yang berlangsung di halaman Kantor Camat Tobadak, dihadiri Wakil Bupati, H. Muh. Amin Kasa, Ketua DPRD, H. Arsal Aras, Sekkab, H. Askary, Anggota legislatif, Para Asisten Setda Mamuju tengah, Para Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Lingkup Pemkab Mamuju tengah, Camat Tobadak dan Kepala Desa Se Kecamatan Tobadak.

Musrenbang merupakan wahana untuk menyusun RKPD tahun 2020., hendaknya dilaksanakan dengan tertib, lancar, penuh kesungguhan sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan keinginan, yang merupakan perpaduan antara program yang bersifat top down dan buttom up,” ujar H. Aras.

Lanjut Bupati katakan, Usulan kegiatan itu juga harus dipastikan bukan menjadi kewenangan desa atau kegiatan yang telah menjadi rencana yang termuat di dalam APBDes, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

“Adanya penambahan sebesar anggaram 10 persen, dari APBD untuk dana desa diharapkan mampu dikelola pemerintah desa dengan penuh tanggung jawab dan benar-benar berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di desa, dengan memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan dan arah pembangunan kabupaten,” tutupnya.

Sumber : Ysn Humas Mamuju tengah

Editor : Sirajuddin

  • Whatsapp

Index Berita