KLHS RPJMD Dimaknai Sebagai Analisis Sistematis, Menyeluruh Dan Partisipatif

INDONESIASATU.CO.ID:

MAMUJU TENGAH -Untuk meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamuju Tengah gelar Rapat Konsultasi Publik penyusunan dokumem Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju tengah tahun 2016-2021, kamis (17/01/2019).

Dihadiri asisten bidang pembangunan Setda Mamuju tengah, Yusuf Unja, Kepala Bappeda Mamuju tengah, Ishaq Yunus dan kepala OPD lingkup Pemkab Mamuju tengah.

Asisten bidang pembangunan Setda Mamuju tengah, Yusuf Unja Katakan dalam sambutannya berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018, tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Daerah, diwajibkan melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaan, termasuk RPJMD guna meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pembangunan.

Lanjut dia katakan KLHS merupakan pendekatan strategis jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaan KLHS RPJMD meliputi pengkajian tentang pengaruh kebijakan, rencana atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.

Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta Keselamatan, Kemampuan, Kesejahteraan dan Kualitas hidup manusia,dan KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.”ungkapnya.

"Dalam KLHS RPJMD ini, mengacu pada permendagri nomor 7 tahun 2018 untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario tujuan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. "tutupnya. (*Sirajuddin)

  • Whatsapp

Index Berita