Muhammad Rizal : Ajak Masyarakat Melaporkan KPPS, PPS, dan PPK Yang Tidak Netral

INDONESIASATU.CO.ID:

MAMUJU TENGAH -Pemilu (pemilihan Umum) yang akan diselenggarakan rabu 17 april 2019 merupakan kontestasi politik untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin Negara (presiden), dalam pemilu ini ada banyak potensi indikasi kecurangan didalamnya dan yang paling berpotensi untuk melakukan kecurangan itu adalah penyelenggra pemilu dan peserta pemilu (calon).

Hal ini disampaikan oleh Muhammad Rizal dari caleg Partai PKB Mamuju tengah nomor urut 2 sebagai calon legislatif dapil 2 Kecamatan Karossa Kab. Mamuju tengah, saat dihubungi media online Indonesia Satu. Co.Id. lewat whatsapp, sabtu (23/3/2019).

Lanjut Muhammad Rizal katakan, dari pengalaman pemilu 2014 yang lalu, ada banyak penyelenggara di tingkat PPS (Panita Pemungutan Suara) sampai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang di duga melakukan pelanggaran berupa penggelembungan suara yang berujung Pidana, seperti yang di lansir oleh beberapa media online diantara kasusnya, KPPS dan PPS Depok siap di Penjarakan, (sumber: Republika.co.id) dan di Papua ada Petugas PPS dan KPPS diancam Hukuman Penjara, (sumber: nasional.tempo.co).

“Kalau ada PPK, PPS dan KPPS yang tidak netral dan melakukan kampanye atau mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu calon tertentu maka masyarakat wajib untuk melaporkan ke Bawaslu ini adalah kasus pidana, demikian juga halnya pelanggaran yang dilakukan oleh calon sebagai peserta pemilu,” Menurutnya,.

Muhammad Rizal lebih tegas mengatakan Agar Pemilu kita berkualitas di tahun 2019 ini, negara menghabiskan anggara 24,9 trilun rupiah, uang itu adalah uang kita semua sebagai rakyat Indonesia, maka dari itu saya ingin mengajak semua elemen masyarakat Mamuju Tengah untuk berpartisipasi mengkawal pemilu kita ini, mari kita lawan kecurangan mari kita pidanakan kalau ada yang penyelenggara melakukan pelanggaran dan juga calon legislatif, karena yang dirugikan, bukan hanya calon legislatif tetapi semua masyakat.

“Menurutnya pengetahuan politik ke masyarakat merupakan bagian dari tugas sebagai calon atau peserta pemilu, maka dari itu mari kita jaga demokrasi kita di Mamuju Tengah ini agar melahirkan wakil rakyat yang berkualitas serta berintegritas, jika masyarakat menemukan PPS dan KPPS berkampanye atau mengajak masyakat untuk mendukung salah satu calon tertentu maka masyarakat harus mendokumentasikan sebagai temuan pelanggaran itu supaya menjadi bukti otentik saat pelaporan ke Bawaslu dan Kepolisian,” jelasnya. (Sirajuddin)

  • Whatsapp

Index Berita